Seleksi Calon Sekda Terancam Dibatalkan

Serang – Hasil Seleksi Tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten yang meloloskan 10 (sepuluh) orang terancam dibatalkan. Menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait kejanggalan administrasi beberapa orang calon yang diduga tidak memenuhi syarat ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).Informasi yang dihimpun wartawan media online, tiga orang dari KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan yaitu Baiki, Peby dan Ayu mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten untuk meminta data adminsitrasi ke 10 orang yang dinyatakan lolos tersebut.

“Iya saya menandatangani dan menugaskan tiga orang pegawai KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan untuk meminta semua data administatasi calon yang diloloskan Seleksi Sekda Provinsi Banten,” ungkap Sumber di KASN yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKD Provinsi Banten, Herry Purnomo saat ditemui dinamikabanten.co.id membenarkan adanya tiga orang dari KASN yang meminta data peserta open biding Sekda termasuk proses dari awal pendaftaran hingga dikeluarkannya nama yang lolos seleksi oleh Pansel.

“Kami hanya memberikan data yang ada pada kami. Terkait kelolosan itu sepenuhnya adalah kewenangan Tim Pansel,” kata Herry di Serang, Kamis (10/1/2019).

Ketika dsinggung adanya indikasi keberpihakan oknum Pansel terhadap salah seorang peserta Open Biding dengan mengatakan dalam rapat bahwa salah satu peserta adalah “ting teng”-nya Gubernur Banten, Herry mengaku tidak tahu menahu.

“Soal itu, saya tidak tahu, karena waktu rapat itu saya sedang diluar,” kilahnya.

Ojat Sudarajat yang melaporkan kejanggalan proses open bidding sekda yang dikonfirmasi mengakui dirinya mengadukan perilaku oknum Pansel. “Banyak terjadi kenjanggalan secara kasat mata. Seperti nama yang diloloskan tersebut, dua hari sebelum pengumuan sudah bocor ke publik. Dan sehari sebelum pengumuman sudah tayang diberbagai media,” katanya.

Saya berharap, sambung Ojat, hasil seleksi ini dibatalkan karena tidak sejalan dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

(tim redaksi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*