Terkait Pembayaran Pembebasan Lahan,Kuasa Hukum Warga Ciwandan Minta Dewan Mediasi

CILEGON – Berbagai kasus mengenai lahan yang disengketakan antara warga sekitar dan industry di Kota Cilegon seolah tiada henti-hentinya. Beberapa kasus bahkan terbilang melalui proses yang cukup lama untuk mendapatkan solusi. Pemerintah Kota Cilegon selama ini selalu memfasilitasi warga dengan industry agar permasalahan tidak berlarut-larut.

Namun untuk kasus yang satu ini memang terbilang cukup luar biasa dimana warga Lingkungan Tegal Buntu, Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, menuntut PT PDSU (Permata Dunia Sukses Utama) segera menepati janji terkait pembayaran pembebasan lahan milik warga yang saat ini masih belum mendapatkan kepastian dari pihak PDSU selama belasan tahun.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejak awal di bangun, PT PDSU dianggap telah mencederai proses hukum dan dinilai sudah menyepelekan lembaga negara karena tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat di dalam proses mediasi melalui lembaga negara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Cilegon di tahun 2015.

Bahkan di tahun yang sama, Walikota Cilegon melalui surat rekomendasi sudah mengintruksikan agar PT PDSU segera melakukan ganti rugi lahan, namun hal tersebut nyatanya hingga saat ini masih mereka (PT PDSU) abaikan. Meski warga sudah sering melakukan mediasi dan juga aksi unjuk rasa, kesepakatan yang sudah ditentukan dalam hearing dengan para pemangku kebijakan tak kunjung di realisasikan oleh PT PDSU.

Diketahui, PT PDSU yang merupakan perusahaan pembuatan gula telah melakukan pembangunan dan beroperasi di daerah Ciwandan, Kota Cilegon sejak tahun 2008. Selama 13 tahun berjalan, permasalahan terkait ganti rugi lahan yang dijanjikan PT PDSU kepada warga tak kunjung selesai, bahkan PT PDSU dinilai sudah melakukan tindak pidana karena telah melakukan pembangunan berupa pemagaran di lahan yang di atasnya masih terdapat pemukiman warga, sehingga beberapa rumah warga yang belum dibebaskan lahannya atau belum mendapatkan ganti rugi berada di dalam kawasan lahan PT PDSU.

Kuasa hukum warga Lukman Hakim ditemui usai menyerahkan surat permohonan mediasi kepada DPRD Cilegon, Jumat (12/1/2018) menyatakan, tindakan tersebut sudah masuk dalam penyerobotan lahan,namun hingga kini ganti rugi belum juga dilakukan. Atas dasar itu pihaknya yang menerima kuasa dari belasan warga dilingkungan PDSU meminta mediasi dengan harapan permasalahan ini selesai.

“Ini jelas sudah masuk tindak pidana karena ada upaya melakukan penyerobotan lahan. Padahal ganti rugi belum dilakukan, kok ini lahan sudah di pagari dan warga hanya diberi akses jalan yang berada di depan tempat sampah dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Ini kan namanya kelewatan, bahkan rekomendasi dari DPRD dan Walikota mereka abaikan,” katanya.

Ia menjelaskan, isi surat yang disampaikan itu terkait dengan audiensi,dimana didalamnya lehan yang sudah dipakai untuk PDSU sekitar ratusan meter persegi. Dan ada kerugian materiil yang harus diterima oleh warga sekitar dan bukan debu polusi saja. “Intinya kami meminta kepada para wakil rakyat untuk tetap memihak kepada masyarakat mereka yang telah memilihnya.Dan masalah ini harap segera diselesaikan, jangan sampai penantian panjang warga sekitar PDSU selama belasan tahun terbuang percuma hanya karena janji-janji saja,” ujarnya.(HBC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*