KPU Lebak Gandeng IDI-BNN Periksa Kesehatan Calon Bupati

Lebak – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menggandeng Ikatan Dokter Indonesia dan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes kesehatan terhadap calon kepala daerah pada Pilkada 2018.“Persyaratan calon bupati dan wakil bupati itu diantaranya diwajibkan mengikuti tes kesehatan, termasuk narkoba,” kata Komisioner KPU Kabupaten Lebak Cedin Rosyad Nurdin di Lebak, Kamis.

Dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon kepala daerah, selain melibatkan IDI dan BNN juga psikolog.

Pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pemeriksaan bebas narkoba dan kesehatan terhadap pasangan setelah ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati Lebak tahun 2018.

Kemungkinan pemeriksaan tes narkoba dan kesehatan akan dilakukan 15 Januari mendatang atau setelah mendaftar calon bupati dan wakil bupati ke KPU setempat.

Pendaftaran peserta calon pasangan kepala daerah dibuka 10 Januari 2018.

“Semua calon pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung partai politik maupun independen wajib mengikuti tes narkoba dan kesehatan yang dilakukan tim BNN,IDI dan Psikolog,” katanya menjelaskan.

Menurut Cedin, pemeriksaan narkoba pada calon kepala daerah dapat menggunakan urine, darah, dan rambut.

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh pihak rumah sakit.

Pemeriksaan tes narkoba dan kesehatan tentu sangat penting untuk mengetahui pasangan bupati dan wakil bupati mereka benar-benar sehat jasmani dan rohani.

Selain itu juga terbebas dari penggunaan narkoba maupun obat terlarang lainnya.

Pemeriksaan kesehatan dan narkoba direkomendasikan bertempat di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.

Apabila, mereka calon bupati dan wakil bupati terpilih bebas narkoba juga tidak mengidap penyakit akut tentu bekerja akan maksimal untuk melayani masyarakat.

Namun, apabila dalam pemeriksaan yang melibatkan BNN, IDI dan Psikolog dinyatakan positif narkoba maupun memiliki riwayat gangguan kesehatan bersifat akut maka bisa digugurkan dari peserta kepala daerah tersebut.

“Kewenangan yang menyatakan positif narkoba maupun gangguan kesehatan itu adalah BNN,IDI dan Psikolog,” katanya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*